Kamu Harus Tahu! Sejarah Plat Nomor Indonesia
Sejarah plat kendaraan di Indonesia dimulai dari kedatangan tentara Inggris di Batavia. Saat Inggris menduduki Batavia mereka membuat aturan mengenai kendaraan di jalan raya. Inggris kemudian memberi tanda huruf B untuk kereta kuda agar mudah dikenali. Mengapa huruf B? karena wilayah Batavia direbut oleh pasukan batalion B. Penomorannya sama seperti penomoran kendaraan sekarang di mana huruf B di depan diikuti dengan angka.
Setelah Batavia, wilayah yang selanjutnya diduduki pasukan Inggris ini adalah Banten yang dilakukan oleh pasukan batalion A. Kemudian di sana mereka juga menandai wilayah tersebut dengan kode A. Wilayah selanjutnya yang direbut adalah Surabaya (batalion L) dan Madura (batalion M) pada tanggal 27 Agustus 1811. Wilayah lainnya juga berhasil direbut oleh masing-masing batalion sesuai dengan huruf wilayah plat nomor kendaraan pada jaman sekarang.
Bagaimana dengan Yogyakarta, dan Solo yang terdiri dari 2 huruf AB, AD? Pada saat itu, wilayah tadi merupakan wilayah kerajaan Mataram yang merupakan negara merdeka tersendiri bukan merupakan wilayah Belanda. Kesultanan Mataram ini memilih menyerah dan bergabung dengan Inggris sehingga dikirimlah batalion A didampingi dengan batalion B untuk wilayah Yogyakarta. Sebagai tanda kendaraan digunakanlan huruf AB.
Begitu pula untuk wilayah Solo di mana Batalion A didampingi batalion D. Untuk wilayah lainnya seperti Madiun dan Kediri, Kolonel Rollo Gillespie yang memimpin batalion A ditemani oleh batalion E untuk Madiun dan G untuk Kediri. Tidak semua batalion ikut bertempur seperti batalion C, I, J, O, Q, U, V, W, X, Y dan Z karena difungsikan sebagai cadangan (reserve unit).
Setelah Jawa berhasil direbut Inggris, Sir Thomas Stanford Raffles kemudian membentuk wilayah administratif berdasarkan wilayah militer tadi.
Wilayah administratif sipil ini diberi nama regency atau yang dikenal orang Indonesia sebagai karesidenan. Saat Belanda kembali pada 1816, Belanda kemudian melanjutkan sistem nomor polisi ini dengan menerapkannya ke Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku yang dimulai dari Sumatera Selatan. Sistem penomeran itu berlanjut hingga Indonesia merdeka.